Informasi

Emmanuel Gobay: Sudut Pandang Hukum dan Implementasi Penanganan Masalah di Papua

BEM UNS Minggu, 28 Juni 2020

Bagaimana Penegakan HAM dan Supremasi Hukum di Papua?
Sudut Pandang Hukum dan Implementasi Penanganan Masalah di Papua

Terdapat 2 bahasan utama yang akan diungkapkan, yakni supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal itu karena kedua hal ini saling berhubungan dan merupakan salah satu pokok permasalahan bagi orang Papua yang berkaitan dengan rasisme.

  1. Supremasi Hukum
    • Indonesia negara hukum menurut pasal 1 ayat (3). Ciri negara hukum adalah melindungi HAM, dalam konstitusi tertera pula pada bab 10 pasal 28 A s/d I mengatur tentang HAM.
    • Rasisme, hal prinsipil yang harusnya tidak terjadi. Pada UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, secara garis besar pada UU No. 39 tahun 1999, pada UU No. 11 tahun 2005 tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Semua itu adalah undang-undang yang secara hukum menunjukkan dasar legal perlindungan HAM sudah ada secara komplit.
    • Adanya permasalahan penegakan hukumnya pada undang-undang di atas tercermin pada penyiksaan mahasiswa Papua tahun 2016 di Jogja dan penyerangan mahasiswa Papua tahun 2019 di Surabaya. Keduanya adalah sedikit dari banyak kasus lain atas tindakan rasisme yang dialami orang Papua. Fakta-fakta rasisme juga terlihat pada uang Rp. 10.000 yang viral di mana terdapat wajah Frans Kaisepo, pahlawan dari Papua yang sering disejajarkan dengan monyet, selain itu ada tokoh-tokoh lain yang kemudian disamakan dengan monyet pula seperti Natalius Pigai, dan pada peristiwa pelemparan pisang kepada Persipura dan mereka yang dikatakan sebagai monyet.
    • Belum adanya penegakan dari UU No. 40 tahun 2008. Kasus lain selain yang terjadi di Surabaya yang belum ada penegakan hukumnya, menunjukkan bahwa sangat tinggi tindakan rasisme terhadap orang Papua sebagaimana yang kita lihat pada realita yang ada.
    • Tentang proses hukum tapol Papua di Kalimantan. Bahwa 7 tahanan politik ini ditangkap karena adanya pernyataan kapolri tentang dalang peristiwa pada 19 Agustus dan pada 29 Agustus 2019 di mana kapolri ini menyebut nama-nama 7 orang tersebut. Dari penyataan tersebut kemudian terjadi penangkapan terhadap BEM UNCEN Ferry Combo, Alexander Gobay, Hengky Hilapok, Agus Kossay, Buchtar Tabuni, Irwanus Urobmabin, dan Steven Itlay. Padahal tidak ada surat penangkapan terhadap 7 orang yang ditangkap tersebut. Surat penangkapan pun baru ada setelah tapol ini didampingi oleh LBH Papua. Kemudian adanya proses penyiksaan tehadap 7 tapol ini, yang mana mata mereka ditutup dan sempat ada pemukulan.
    • Surat SP3 berdasarkan yang dilakukan pada BEM se-Jayapura merupakan bagian dari implementasi UU No. 40 tahun 2008 sehingga seharusnya mereka tidak diproses dalam pasal makar. Namun, permohonan yang dilakukan secara publik ini tidak pernah mendapatkan jawaban.
    • Ketujuh tapol ini kemudian dipindah ke Balikpapan karena adanya surat pemindahan dari penyidik. Padahal yang bisa memindahkan terdakwa ke pengadilan wilayah lain hanya oleh jaksa dan pengadilan. Padahal dalan pemindahan tersebut pengadilan Jayapura saat itu sedang baik-baik saja dan MA dalam memberikan keputusan pemindahan menurut LBH Papua sangat tidak objektif. Pemindahan tersebut dipandang mal-administrasi, hal ini sudah dilaporkan ke Ombusdman Papua dan masih dalam proses.
    • Dalam dakwaan yang ditulis dari tahun 2008-2019, tuntutan tersebut disparitas dengan hukum pidana. Pasal makar bagi tokoh lain yang di-kriminalisasi di Manokwari, Sorong dan dipidana dengan pidana 1 tahun, sedangkan tapol ini dipidana dengan pidana 5, 10 bahkan 17 tahun. Adanya perbedaan tuntutan pada 7 tapol dinilai jaksa dalam mengeluarkan putusan tidak mengikuti pedoman jaksa agung dalam perumusan tuntutan dan dalam kronologi ini melalui fakta tuntutan, dipandang adanya keterlibataan dari pihak tertentu.
    • Tuntutan oleh BEM Jayapura menurut UU No. 40 tahun 2008 seharusnya dipandang sebagai pejuang rasisme, bukan pelaku makar. Perlakuan pejuang rasisme oleh penegak hukum ini dapat menurunkan daya perjuangan bagi orang Papua untuk menyuarakan pendapat.
    • Pada orang Papua terjadi pasal krimnalisasi terhadap pasal sistemik. Pada tahun 2019, makar dan kasus lain (non-kasus Papua) tidak diproses, tetapi tokoh-tokoh dituduh makar di Papua, tuntutan ini langsung diproses menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis.
  2. Hak Asasi Manusia
    • Contoh kasus Paniai Berdarah yang berkasnya baru saja dikembalikan ke Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, mereka sudah melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi, saksi dari masyarakat Paniai dan polisi selaku aparat. Komnas HAM juga sudah mengecek tempat di TKP, melihat peluru, dan meneliti peluru. Menurut Komnas HAM pada 20 Mei 2020, mereka sangat ragu apabila kasus Paniai Berdarah ini mengalami masalah yang sama dengan Wasior Berdarah pada tahun 2003. Hal ini mecerminkan ketidakefektifan UU No. 6 tahun 2000 tentang HAM, bahwasannya tidak memberikan hak keadilan atas korban tentang pelanggaran HAM berat.
    • Menyoal penambahan pasukan di Papua pada tahun 2018 tersebut, penambahan pasukan tersebut dinitidak berdasar karena tidak sesuai dengan UU No. 4 tahun 2004. Fakta lain terkait hal ini ditemukan tentang pengungsi di Papua. Pengungsi ini tidak ditangani dengan baik. Seharusnya pengungsi ini ditangani oleh PMI atau dinas sosial. Sesuai UU Palang Merah dan PP nya sebagai implementasi dari UU PMI, ketika yang menangani seharunsya PMI, sampai sekarang pun belum pernah ada PMI yang turun untuk melihat pengungsi.
    • Selain itu, berbicara tentang HAM di Papua, baru-baru ini ada orang yang ditembak ketika mencari ikan dengan tuduhan bahwa korban adalah orang TPM. Kasus ini belum mendapat kejelasan tentang proses hukumnya. Banyak kasus penggaran HAM dan supremasi hukum di Papua yang tidak terlihat. Dari sini dapat kita lihat bahwa negara ini merupakan negara kekusaan, bukan negara hukum.

Apakah rasisme merupakan akar permasalahan dari tanah Papua atau hanya pemicu saja?

Rasisme di papua bukan merupakan hal baru. Banyak stigma terhadap orang Papua yang beredar dalam masyarakat, utamanya tentang pandangan separatis. Rasis tidak hanya sekadar dalam hal ras saja. Rasisme merupakan salah satu persoalan mendasar yang ada. Rasisme musuh bersama umat manusia di dunia.

Makna “Bhinneka Tunggal Ika” yang ada dalam cengkeraman burung garuda belum bisa diimplementasikan dengan baik, buktinya masih banyak kasus diskriminasi yang dilakukan, tidak hanya oleh masyarakat, namun justru juga dilakukan oleh aparat negara. Seperti kasus yang ada di Surabaya juga melibatkan oknum anggota TNI, polisi, dan aparat negara lainnya. Kasus di Yogyakarta pun juga melibatkan oknum aparat negara. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya aparat negara yang paham hukum tidak boleh melakukan itu.

Apakah supremasi hukum di Indonesia belum kuat ataukah supremasi sudah kuat, namun budaya politik yg tidak baik membuatnya berjalan dengan tidak baik pula?

Budaya aparatus yang tidak profesional, kemudian fakta saat ini birokrat dan pemilik modal bekerja sama dan rakyat sebagai pemilik tanah yang dirugikan. Banyak rakyat yang memberontak karena tanahnya dirampas. Hukum dijadikan alat untuk melegalkan tindakan pelanggaran HAM. Di Papua sangat tidak ada supremasi hukum. Hal ini bisa digambarkan dengan peristiwa penembakan yang berujung permintaan maaf saja.

Langkah strategis untuk memberikan dukungan moril kepada 7 tapol?

Kita bersama-sama menyuarakan pembebasan bagi 7 tapol karena mereka adalah pejuang demokrasi yang memperjuangkan anti rasisme di Indonesia. Dukungan ini akan sangat membantu Papua agar terhindar dari pasal makar yang dilakukan secara sistemik.

Apakah masih terdapat konflik horizontal di Papua?

Dalam konteks anti rasisme setelah peristiwa yang terjadi di Surabaya, saya melihat masyarakat Papua bersatu untuk melawan rasisme. Tidak ada konflik horizontal dalam memperjuangkan anti rasisme di Papua. Tidak ada gesekan agama yang berkepanjangan di Papua. Di Papua sudah sangat aman dalam konteks menciptakan keharmonisasian.

Pendekatan terhadap masyarakat Papua terkesan militeristik, apakah ini efektif ?

Yang diperjuangkan oleh 7 orang mahasiswa yang ditangkap saat ini adalah anti rasisme yang merupakan penekanan dan pengimplementasian UU No. 40 Tahun 2008. Namun, bagaimana bisa dalam hitungan minggu bisa dikenakan pasal makar, sedangkan rasisme dan makar merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini membuktikan ada hal buruk dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Saya mengharapkan adanya independensi hakim dalam memutus perkara ini.

Apakah makar relevan dengan sistematika hukum di Indonesia, bahkan di Belanda yang notabene sebagai induk peraturan ini, peraturan tersebut sudah dihapuskan?

Pasal makar sudah sangat tidak relevan lagi. Dalam praktiknya pasal makar digunakan untuk membungkam pemikira kritis warga negara. Harusnya dihapuskan saja, di Belanda saja sudah dihapuskan. Pada tahun 2007 sudah ada judicial review mengenai pasal makar ini. Namun, majelis hakim masih mempertahankannya. Judicial review pasal ini dilakukan karena ada pengertian yang keliru dari istilahnya. Di Belanda, makar ini didefinisikan sebagai serangan secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesat pikir dalam pasal makar karena definisinya yang keliru.

Bagaimana pendapat Anda mengenai pendekatan militeristik di Papua?

Pendekatan militeristik di Papua sejak dulu banyak menimbulkan pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Banyak kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan dan tidak adanya hak keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menghentikan pendekatan militeristik di Papua. Deretan pelanggaran HAM yang semakin banyak menjadi bukti jelas bahwa pendekatan militeristik harus dievaluasi.

Apabila pemerintah ingin melakukan operasi militer, maka seharusnya mengikuti aturan pada UU No. 34 Tahun 2004. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Genewa dan Indonesia adalah salah satu anggota PBB, maka Indonesia wajib melaksanakan Konvensi Genewa. Namun, banyaknya kasus ini membuktikan bahwa Indonesia tidak melaksanakan konvensi itu.

Emmanuel Gobay mengimbau kita dan seluruh rakyat Indonesia membela upaya pembebasan 7 tapol sebagai langkah awal untuk memutus pasal makar. Beliau juga menambahkan, dalam konteks supremasi hukum, aparat penegak harus lebih profesional. Hal ini dikarenakan jika profesionalisme ini ditegakkan, maka saya pikir tidak akan ada pelanggaran. Apabila Indonesia tidak mampu menyelesaikan pelangaran HAM berat di Indonesia kami minta dengan tegas untuk meratisifiksi Statuta Roma.