Logo BEM UNS 2020
Kajian Akademik

Efektivitas Penerapan PSBB di Indonesia: Sebuah Kajian Awal

BEM UNS Selasa, 19 Mei 2020

Apakah penerapan PSBB merupakan suatu langkah yang tepat dari pemerintah dalam untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini?
Efektivitas Penerapan PSBB di Indonesia

Sejak ditemukannya kasus Covid – 19 di Indoensia pada 2 Maret 2020 angka pasien yang dinyatakan positif terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat pertanggal 16 Mei 2020 virus ini telah menginfeksi 17.025 orang, 3.911 diantanya dinyatakan sembuh dan 1.089 dinyatakan meninggal dunia. Pemerintah dalam hal ini terus berupaya menyusun kebijakan guna menekan angka persebaran virus corona. Salah satu kebijakannya adalah penerepan PSBB pada beberapa wilayah di Indonesia

PSBB pertama kali muncul pada saat Presiden Joko Widodo mempin rapat terbatas bersama para jajarannya via sambungan video pada 30 Maret 2020. Setelah itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisir mobilitas masyarakat guna menekan angka penyebaran virus corona yang semakin massif.

Merujuk pada Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 Pasal 1 PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-I9. Dalam penerapannya PSBB tidak dilakukan secara menyeluruh. Namun, hanya kepada wilayah yang memenuhi kriteria Pasal 2 untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Setelah itu, pemerintah kota terkait melakukan permohonan kepada pemerintah pusat agar dapat menjalankan mekanisme PSBB tersebut.

Kebijakan yang telah diterapkan di pelbagai wilayah Indonesia ini dirasa masih banyak pelanggaran disana – sini. Kefektififannya pun dipertanyakan. Apakah kebijakan ini merupakan suatu langkah yang tepat dari pemerintah dalam untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini? Simak selengkapnya melalui dokumen di bawah ini:

Dokumen tidak muncul dengan baik? Kamu masih bisa membacanya lewat tautan di bawah ini:

Baca Selengkapnya