Logo BEM UNS 2020
Kajian Akademik

Kajian Aliansi Solo Raya Bergerak

BEM UNS Rabu, 15 Juli 2020

Gagalkan Omnibus Law! Hidup Rakyat Indonesia!
#GagalkanOmnibusLaw

“RUU Omnibus Law hanya akan menambah masalah publik kedepannya jika benar-benar diterapkan. Sedangkan kebijakan publik dibuat seharusnya untuk mengatasi masalah bukan memberikan efek domino menambah masalah yang merugikan masyarakat. Menjadi catatan kritis bagi pemerintahan Jokowi pada periode ke-2 ini, untuk tidak memutlakkan pembangunan seolah hanya berfokus kepada kepentingan investasi”. Omnibus Law adalah konsep perumusan peraturan perundang – undangan yang bentuknya merubah pasal-pasal dari beberapa regulasi induk menjadi suatu peraturan tunggal. Omnibus Law banyak dikenal di negara penganut sistem common law seperti Amerika, Kanada, Australia, dan negara-negara common law lainya.

Menurut Duhaime Legal Dictionary arti dari omnibus adalah semua atau untuk semua.Omnibus Bill atau Omnibus Law ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan Omnibus Bill pada tahun 1888 dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat. Irlandia yang pada tahun 2008 juga telah mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai Omnibus Law karena mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang. Kanada juga memiliki pengaturan yang bercirikan Omnibus Law yakni UU Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 1968-1969. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum yang dibawa oleh belanda, yakni Civil Law System.

Berarti juga bahwa Indonesia jelas lebih condong terhadap sistem hukum yang dianut oleh negara eropa kontinental, bukan Common Law System. Sedangkan, Omnibus Law ini telah berkembang dengan baik di negara Common Law seperti yang telah menjadi contoh pada uraian di atas. Indonesia merupakan negara hukum, yang mana ketentuan tersebut dipertegas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mana seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada “kedaulatan hukum”.

Secara yuridis, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sistematisasi pokok yang dapat diatur oleh Undang-undang diatur berdasarkan Pasal 10, yang terdapat beberapa poin mulai dari perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang hingga pemenuhan hukum bagi masyarakat.

Namun, tidak ada poin yang menyebutkan mengenai Undang-Undang dapat mengatur perubahan pasal terhadap multi regulasi. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cika) berisi 15 BAB dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster, jumlah konten yang dicakup oleh RUU Cika ini sangat kompleks, sehingga secara tidak langsung mengkroposi regulasi induk yang dijadikan klaster pembahasan, yang mana jelas melanggar ketentuan amanah Pasal 10 UU No. 12 tahun 2011.

Dokumen tidak tampil dengan baik? Silakan unduh lewat tautan ini, ya: Unduh Dokumen