Logo BEM UNS 2020
Kajian Akademik

Kajian Sisdiknas dalam Cengkeraman Omnibus Law

BEM UNS Kamis, 24 September 2020

Kajian Sisdiknas dalam Cengkeraman Omnibus Law

Sejak awal 2020, pemberitaan mengenai RUU Omnibus Law Cipta santer terdengar. Semakin hari dialektika mengenai pro kontra terhadap bentuk terobosan hukum tersebut semakin memanas, baik dalam perspektif kajian formil maupun materiilnya. RUU yang semula bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menjadi Cipta Kerja (Cipker) membawa semangat deregulasi perizinan dan sinergitas peraturan demi pencepatan investasi nasional ini merupakan satu kesatuan raksasa dalam sistem hukum nasional, karena menyentuh perubahan yang tersebar dalam 82 Undang-undang dan 1.194 pasal 1. Besarnya cakupan hukum ini dibuktikan melalui terbentuknya beberapa klister, diantaranya klister ketenagakerjaan, Investasi dan Kegiatan Berusaha, Lingkungan Hidup, hingga Pendidikan diantaranya. Yang menjadi fokus dalam kajian adalah dalam perspektif Pendidikan, wabil khusus Pendidikan dasar dan menengah.

Pembahasan Pendidikan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini ada di dalam Paragraf 12 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pada klaster ini, telah disebutkan secara jelas esensi perubahan pasal yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian ini mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sekali lagi, fokus kajian Penulis adalah perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berkaitan dengan guru.

Throwback sejenak, rencana perubahan UU Sisdiknas telah lama digaungkan, namun hingga saat ini belum ada progress serius terhadap pembaharuan undang0undang yang berusia 17 tahun ini. Untuk periode saat ini, Pemerintah bersikeras menjadi pengusul revisi UU Sisdiknas dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020 dengan pembahasan secara eksklusif, namun kenyatannya justru perubahan tersebut digabung ke dalam bahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Lalu, apakah revisi yang digabung dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja berimplikasi positif dan sejalan dengan semangat pencerdasan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Maka dari itu, Penulis mencoba menguraikan poin-poin perubahan UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen dalam kerangka Omnibus Law.

Dokumen di atas bisa diunduh melalui tautan Kajian Sistem Pendidikan Nasional dalam Cengkeraman Omnibus Law