Informasi

Andriana Elisabeth: Masalah Hukum yang Dihadapi Perempuan Papua

BEM UNS Minggu, 28 Juni 2020

Apa saja masalah hukum yang dihadapi perempuan di Papua?
Masalah Hukum yang Dihadapi Perempuan Papua

Rasisme ialah cara pandang seseorang atau sekelompok orang (khususnya warna kulit) kemudian lantas muncul stereotip dan menjadi bahan guyonan. Namun akan berbeda makna jika dilakukan di tengah perbedaan pendapat dan akan menjadi lebih trigger jika ada isu rasial. Contohnya, di Amerika lebih spesifik karena ada perbedaan status warga negara (status warga negara nomor 1 bagi kulit putih, dan status warga negara nomor 2 bagi kulit berwarna) berdasarkan warna kulit, sedangkan di Indonesia tidak ada. Rasisme marak terjadi di negara demokrasi dan masyarakat pluralisme.

Hak Asasi Manusia ialah prinsip yang universal dan merupakan substansi dari demokrasi, seperti contoh seremonialnya ialah pemilu. Sedangkan secara substansi ialah pemerintahan pasca pemilu itulah yang harus melindungi HAM bagi rakyatnya.

Dalam konteks Papua lebih terkonsentrasi pada pelanggaran HAM masa lalu, namun terdapat isu-isu saat ini pula yang tak kalah penting yakni sosial-ekonomi. Hal ini diawali dengan terbenturnya kepentingan antara pengusaha yang menginginkan ekonomi dari tanah Papua yang dikenal tanah yang kaya dan masyarakat adat Papua yang menghormati tanah leluhurnya dan menjaga alam. Di Papua masih terdapat rasisme di bidang pembangunan, kesehatan dan pendidikan.

Hukum sangat banyak interpretasi politiknya. Sejatinya hukum itu sifatnya hitam putih, namun cara pandang antar masyarakatnya berbeda. Di Afrika Selatan, hukum mengenai apherteid bisa dihapuskan, karena hakikatnya rasisme itu bisa di-konstruksi dan di-deskontruksi. Namun di Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial karena merupakan masalah kompleks dan berkepanjangan dari zaman sebelumnya.

Di Papua banyak isu (tidak hanya separatisme), masalah tidak bisa diselesaikan secara parsial dan dikotomi. Hal ini dikarenakan terdapat banyak elemen di Papua, yakni yang pro Indonesia dan yang kontra Indonesia. Jadi, Papua adalah bagian dari Indonesia yang harus kita bangun bersama.

Apakah rasisme merupakan akar permasalahan dari tanah Papua atau hanya pemicu saja?

Dalam penelitian saya dan teman-teman di LIPI, rasisme merupakan bagian dari marjinalisasi dan diskriminasi sehingga jelas bahwa hal ini merupakan akar permasalahan. Kemudian, gerakan demo yang berlanjut penangkapan merupakan akar permasalahan sekaligus pemicu gerakan-gerakan lain yang saat ini muncul. Rasisme dalam Papua konteksnya konflik, sekecil apapun hal itu, bila dia di-trigger bisa menjadi besar, seperti yang terjadi di Surabaya. Setiap orang pasti pernah melakukan rasisme, namun jika konteksnya tidak ada permasalahan apapun sebelumnya, maka hal ini akan hilang begitu saja.

Hal yang berbeda akan terjadi bila rasisme melalui militansi yang didukung dengan banyaknya persoalan di masa lalu, sehingga ketika ada trigger, maka akan menjadi permasalahan yang besar. Rasisme dalam konteks konflik dapat menimbulkan ketakutan dan meninggalkan trauma yang merupakan sesuatu yang tidak baik.

Apa langkah awal dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua?

Proses penyelesaian HAM harus dibuka. Jika kita melihat kasus apartheid di Afrika, terjadi rekonsiliasi yang terbuka, ada pengakuan hukum, penegakan hukum, dan kompenasasi. Ada komisi pembenaran dan rekonsiliasi. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana penanganan HAM ini bukan hanya dari aspek masa lalu, tetapi juga harus secara menyeluruh.

Langkah strategis untuk memberikan dukungan moril kepada 7 tapol?

Kontribusi secara moriil yang bisa kami berikan adalah hasil riset mengenai Papua ini. Kami melakukan riset selama 4 tahun. Kami mendengarkan berbagai keluhan dan permasalahan yang ada di Papua yang kami rumuskan dan selanjutnya kami serahkan kepada Pemerintah.

Apakah masih terdapat konflik horizontal di Papua?

Saya lebih memilih untuk menyebutnya sebagai konflik sosial. Di Papua terdapat potensi konflik sosial karena heterogenitas masyarakat Papua yang tinggi dan harus kita akui bahwa ini adalah kekayaan Papua. Namun, jika melihat permasalahan rasisme hari ini, solidaritas mayarakat Papua semakin solid dalam memperjuangkan anti rasisme.

Pendekatan terhadap masyarakat Papua terkesan militeristik, apakah ini efektif?

Rasisme adalah bagian dari masalah marjinalisasi dan saat ini gerakannya begitu kuat. Dalam konteks Papua, terdapat perlakuan-perlakuan diskriminasi dalam konteks hukum. Ada kaitan antara isu rasisme dengan proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. Pendekatan dikotomis yang berefek pada pendekatan militer, yakni selalu mengedepankan isu NKRI Harga Mati vs Papua Harga Mati. Adapun dalam implementasi dari desentralisasi dan otonomi khusus tidak berjalan maksimal karena perbedaan perspektif tentang keberhasilan antara pemerintah pusat dan Papua.

Roadmap yg telah dibuat oleh LIPI apakah diserahkan kepada pemerintah dan bagaimana kelanjutannya?

Roadmap dibuat pada tahun 2009 dan di dalamnya memuat rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Roadmap tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah dan ada 3 rekomendasi yang diadopsi oleh pemerintah.

Sebagai closing statement, Andriana Elisabeth menuturkan bahwa kita tidak boleh berpikir parsial dan dikotomis di level pemerintah bahkan individu, dengan sudut pandang parsial kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah sedangkan dengan pola dikotomis tidak ada ruang yang leluasa. Sebenarnya aspek hukum proses penyelesaian HAM bertujuan untuk menghasilkan keadilan. Dan untuk pemerintah, pemerintah harus memberikan statement tegas tentang rasisme ini, sehingga memberikan pemahaman kepada publik bahwa Indonesia tidak setuju dengan rasisme.