Logo BEM UNS 2020
Rilis

Notula Diskusi Almamater Mahasiswa UNS dalam Perspektif Hukum

BEM UNS Selasa, 14 Juli 2020

Bagaimana hukum memandang kasus almamater mahasiswa UNS?
Notula Diskusi Almamater Mahasiswa UNS dalam Perspektif Hukum

Senin, 6 Juli 2020 lalu, BEM UNS telah mengadakan diskusi dengan tema “Membuka Tabir Kejanggalan Jaket Almamater Mahasiswa UNS” dalam perspektif hukum. Diskusi yang diadakan pada pukul 19.30 s.d. 21.30 WIB via Zoom Clouds itu menghadirkan dua pembicara. Pembicara pertama yaitu, Bapak Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNS Periode 2015-2019) dan pembicara kedua yaitu, Bapak Wasis Sugandha, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum UNS.

Pada tanggal 8 April 2020 Universitas Sebelas Maret mengeluarkan kebijakan UKT untuk mahasiswa baru berupa Surat Pengumuman Rektor UNS Nomor 1672.1/UN.27/PP/2020 tentang Jaket Almamater Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, Magister, Profesi dan Doktor UNS Tahun 2020, menyatakan bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru untuk semua jalur tidak termasuk jaket almamater.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang BKT dan UKT pada PTN dalam pasal 6 menyatakan bahwa PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung. Selanjutnya diperjelas dalam pasal 7 mengenai biaya mahasiswa yang tidak ditanggung oleh PTN, meliputi : Biaya yang bersifat pribadi, biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata, biaya asrama dan kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri. Adapun biaya jaket almamater termasuk dalam biaya UKT mahasiswa, bukan biaya yang tidak ditanggung oleh PTN. Sehingga biaya jaket almamater termasuk dalam UKT mahasiswa.

Lantas bagaimana kasus ini dipandang dalam mata hukum? Kamu bisa simak notula diskusi almamater ini lewat tautan ini, ya: Notula Diskusi Almamater dalam Perspektif Hukum