Logo BEM UNS 2020
Rilis

Notula Diskusi “Urgensi Pendidikan Militer, Untuk Apa?”

BEM UNS Minggu, 4 Oktober 2020

Urgensi Pendidikan Militer, Untuk Apa?
Pemaparan 1 oleh Pak Kharis (Komisi DPR I (Pertahanan Negara))

Pembahasan mengenai UU bela negara tersebut pak kharis ikuti sejak awal. UU tersebut berbeda sekali dengan wajib militer. Belum ada bayangan, karena belum ada biayanya. Berdasarkan UUD 1945, setiap warga berhak bela negara, tiap negara membutuhkan warga negara berhak. Namun kata berhak ini yang perlu diperjelas. Salah kaprah pertama, bela negara dekat dengan wajib militer. Salah kaprah kedua, negara yang dianggap aman. Sedangkan dalam kondisi darurat, pendidikan militer tidak bisa tibatiba ada. Ancaman bangsa Indonesia selalu ada, contohnya ada pelanggaran wilayah udara. Ada peningkatan signifikan. Ancaman kedaulatan selalu ada. kita memiliki garis pantai terbesar. Kita memiliki PR yang sangat berat juga, menjaga garis pantai tersebut. Jika tidak terjaga dengan baik, ada dua kemungkinan, ada penyelendupan atau pencurian.

Sadar akan hal itu, undang undang psdn ini hadir, diperuntukan menjaga kedaulatan negara. UU Pengelolaan sumber daya, utk mengantisipasi komponen utama tentara dan polisi tidak mencukupi. jika dibandingkan dengan luas indonesia, komponen utama tersebut tidak memenuhi. Ketika ada komponen utama ditambah cadangan, memungkinkan mempertahankan kedaulatan negara. Komponen cadangan :orang yang terlatih seperti militer, tapi tidak digaji seperti militer. Sifat bela negara dalam UU PSDN sifatnya sukarela. UU Untuk mempertahankan kedaulatan negara, karena sifatnya suka rela berbeda dengan wajib militer, sifatnya mendaftar bahkan bisajadi ada seleksi. UU ini sudah mengantisipasi, orang2 yg ikut agar tidak disingkirkan dari pekerjaan, pendidikan gratis, dapet honor.

PEMAPARAN 2 oleh Bang Mujab

Pak kharis tadi sudah meluruskan adanya misskonsepsi dimasyarakat. Kampus merdeka seharusnya relevan dengan studinya dia, seharusnya bukan komponen terpisah dengan studi sebelumnya. Wajar banyak misskonsepsi dimasyarakat karena dikorelasikan dengan korea selatan. UU ini sudah muncul sejak lama, dan diiikuti pro kontra. Misskonsepsi  pendidikan militer terjadi karena tokoh tertentu menyamaratakan dengan korea selatan. Wajib militer ini malah menjadi pemutus karirnya. Wajib militer menjadi konsekuensi karena potensi terjadi perang antara korea selatan dengan utara, wajib militer ini diambil.

Bagaimana urgensi pendidikan militer dikampus? Sebenernya ini umum untuk sipil, tapi karena topik ini mengenai mahasiswa, maka saya persempit pembahasannya pada mahasiswa. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ini menjadi pembebanan mahasiswa, secara khusus disasar mahasiswa. Pertanyaannya adalah, mengenai keberadaan resimen mahasiswa, lahir karena diperlukannya pendidikan perwira cadangan pada mahasiswa pada masa trikora. Jika dibandingkan sosial politik zaman itu, dengan saat ini berbeda. Relative dianggap aman. Militer kita kuat, sehingga hal tersebut membuat kita mempertanyakan kembali komponen mahasiswa ini.

Jika mahasiswa masih menjadi sasaran, seharusnya lebih baik dibebankan langsung pada resimen mahasiswa, bukan pada sks umum. Adakah relevansi antara pendidikan militer dengan pendidikan akademik? Menurut saya kurang relevan, karena saya tidak ada tujuan kearah sana. Relevansi kampus merdeka dengan pendidikan militer? Apakah ini menjadi sarana negara menguasai kampus?. Era orde baru kental peran militer. Sipil seharusnya diatas militer. Era reformasi, militer kembali ke barak, jika terjun ke politik harus menanggalkan gelar militer. Ini konsekuensi penghapusan dwifungsi abri. Malari : nkkbkk, membatasi gerakan mahasiswa, Apa relevansi dengan tridarma perguruan tinggi. Haruskah bela negara dengan pelatihan militer. Sehingga nasionalisme tidak dipandang sempit dengan mengikuti pelatihan bela negara. Tinjauan kritis : conscientius objection, modernsasi militer, kebebasan akademik